Selasa, 09 Oktober 2018

Sejarah indonesia-Dampak kolonialisme di indonesia

Pengaruh dan Dampak Positif & Negatif Kedatangan Bangsa Barat di Indonesia

Oleh :
Intan permatasari
Ariyani khoirun nisa'
M.  Farizidan
Rara meira p.
Sindy aulia
    Pada kesempatan kali ini ,kita akan membahas pengaruh - pengaruh dari kedatangan bangsa barat di Indonesia. Dalam perjalananya, Indonesia sudah beberapa kali di jajah oleh bangsa barat,bangsa tersebut adalah Belanda, Perancis dan Inggris. Kegiatan penjajahan tersebut pasti tak luput dari sistem yang diberlakukan oleh masing - masing penjajah pada masanya. Dari sistem -sistem tersebut tentu memberikan dampak bagi Indonesia, baik itu positif maupun negatif. Dampak - dampak tersebut diantaranya ,

1. VOC
   Kunci keberhasilan VOC dalam perjalanannya salah satunya adalah mudah beradaptasi. VOC hanya menjalin hubungan dengan golongan raja atau bangsawan, dan merasa cukup setelah raja dan bangsawan tunduk kepada mereka.

Dampak Positif :
1. Mata Uang
    VOC memperkenalkan konsep mata uang yang terbuat dari logam sebagai alat jual beli kepada rakyat Indonesia. Dengan konsep ini, rakyat indonesia menjadi sedikit lebih maju dalam bidang pekonomian.
2. Pembuatan Benteng
    VOC membuat benteng pertahanan di beberapa tempat yang mereka tempati. Benteng tersebut diantaranya ,
       a. di Banten disebut benteng Kota Intan (Fort Speelwijk),
       b. di Ambon disebut benteng Victoria,
       c. di Makassar disebut benteng Rotterdam,

       d. di Ternate disebut benteng Orange, dan

       e. di Banda disebut benteng Nasao.

    Benteng - benteng tersebut kini dapat dijadikan sebagai tempat wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dan menjadi tempat historis perjuangan rakyat Indonesia melawan VOC.

Dampak Negatif :
1. Monopoli Perdagangan
    Kegiatan ini sangat merugikan bagi para pedagang - pedagang di Indonesia, karena kegiatan ini bertujuan untuk mengambil alih perdagangan dan VOC membelinya dengan harga yang sangat murah
2. Penyerahan Wajib Bumi (Verplichte Leverantie)
    Kegiatan ini mewajibkan rakyat Indonesia di tiap - tiap daerah untuk menyerahkan hasil bumi berupa lada, kayu, beras, kapas, nila, dan gula kepada VOC. Ini sungguh merugikan rakyat pribumi sebagai pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya kepada VOC yang meyebabkan rakyat Indonesia menjadi miskin.

2. PERANCIS
  Pada masa kedatangan Perancis, pemimpinpemerintah yang paling terkenal adalah Herman W. Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang otoriter. Kebijakan menjual tanah kepada pengusaha asing untuk mencari dana dalam mempertahankan pulau jawa dianggap melanggar undang-undang. Dalam melaksanakan pemerintahannya di Indonesia, Daendels memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat VOC. Kerja rodi untuk membangun jalan raya Anyer - Panarukan sepanjang 1.000 km.

Dampak Positif :
1. Ketentaraan
     Daendels mendirikan ketentaraan, tangsi - tangsi, pabrik mesiu dan rumah sakit tentara yang sangat berguna bagi rakyat Indonesia
2. Membangun Infrastruktur
    Pada masa Perancis ini banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seperti jalan Anyer - Panarukan berserta Pangkalan Armada laut di Merak yang hingga kini infrastrukturnya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia
3. Wilayah
       Daendels selaku pemimpin pemerintahan membagi pulau Jawa menjadi 9 prufaktur (daerah) atau setara dengan karesidenan. Selain itu wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh bupati yang Daendels angkat sendiri dan menjai pegawai pemerintah

Dampak Negatif :
1. Pembangunan jalan Anyer-Panarukan
        Pembangunan jalan sepanjang 1.000 km ini banyak sekali memakan korban pribumi. Rakyat Indonesia dipaksa untuk kerja rodi (kerja paksa) yang dalam pelaksanannya rakyat Indonesia sama sekali tidak sama sekali diberi upah dan tidak diberi makanan sehingga rakyat Indonesia banyak yang kurus kering dan meninggal.
2. Hukum
       Daendels termasuk pemimpin yang menerapkan hukumnya dengan semena - mena. Daendels membuat peraturan untuk rakyat Indonesia agar menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah secara paksa.
3. Politik
       Daendels memiliki kebijakan keras terhadap para pemimpin di Pulau Jawa,seperti terhadap Kerajaan Solo dan Yogyakarta dimana para raja harus mengakui raja Belanda sebagai junjungannya serta mengubah jabatan pejabat Belanda di Keraton dari residen menjadi minister, lalu terhadap Banten, ia menghancurkan kerajaan Banten dan mengasingkan ke Ambon karena menolak pembangunan Jalan Raya Pos.

3. INGGRIS
     Pada masa kolonial Inggris, pemimpin yang memerintah adalah Thomas Stamford Raffles. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan.Raffles bermaksud menerapkan politik colonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum.

Dampak Positif :
1. Prinsip Kebebasan
    Prinsip kebebasan ini mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa.
2. Wilayah
   Raffles membagi wilayah di Pulau Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen.
3. Sistem Pemerintahan
  Sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilakukan di Inggris. Selai itu Daendels menghapus sistemPreangerstelsel, kerja paksa, serta menghentikan perdaangan budak. Menghapus pajak hasil bumi (contingenten).

Dampak Negatif :
1. Monopoli
  Raffles memberlakukan sitem monopoli perdagangan garam, lada, dan minuman keras sehingga merugikan pedagang - pedagang di Indonesia
2. Pemungutan Sewa Pajak
    Pemungutan pajak sewa tanah dilakukan per kepala yang sebelumnya dilakukan secara kolektif saat pemerintahan VOC. Sistem ini pun sama halnya dengan sistem sebelumnya karena merugikan para pemilik tanah (rakyat pribumi).

4. BELANDA
    Selama memerintah Van der Capellen brusaha mengeruk keuntungan yang sebesar - besarnya . Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar semua hutang - hutang Belanda yang cukup besar akibat kalah dalam Perang Napoleon .Kebijakan yang diambil adalah meneruskan kebijakan Raffles.

 I. Kolonial Belanda Kapitalis
     Gubernur Jenderal van den Bosch, menerapkan kebijakan politik dan ekonomi konservatif di Indonesia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat Van den Bosch memimpin.

Dampak Positif :
   1. Pengetahuan
      Pada masa Bosch, rakyat Indonesia dapat menambah pengetahuannya tentang tanaman - tanaman yang bagus untuk di jual sekaligus tanaman - tanaman baru yang sebelumnya belum diketahui oleh rakyat Indonesia, selain itu pemerintahan Bosch juga memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara menanam yang baik.
   2. Lapangan Kerja
         Bosch memberikan/membuka lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia walaupun hanya sebagai buruh perkebunan.

Dampak Negatif :
    1. Cultuurstelsel
         Pada tahun 1830 Bosch mulai memberlakukan aturan sistem tanam paksa atau yang disebut Cultuurstelsel . Kegiatan ini sungguh merugikan rakyat Indonesia karena tanam paksa tersebut tidak diberikan upah atau makanan bagi para pribumi sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Untuk mengawasi jalannya Cultuurstelseltersebut, pemerintah Bosch memberlakuakn sistem tradisional dan feodal.
     2. Sewa Tanah
         Pasa masa Bosch, Bosch memrbolehkan para pemodal asing untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia. Dalam melakukan prakteknya Bosch memaksa rakyat Indonesia untuk menyetujuinya sehingga rakyat Indonesia harus rela menyewakan tanahnya dengan harga murah.

  II. Kolonial Belanda Liberalis
          Berkembanganya paham Liberalisme dan kemengan partai Liberal dalam parlemen Belanda membuat Van de Venter untuk memerintah di Indonesia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat pemerintahan Van de Venter .

Dampak Positif :
     1. Kebijakan Pintu Terbuka (1870-1900) : Eksploitasi Manusia dan Agraria
           Kaum Liberal memperoleh kemenangan di parlemen. Terhadap tanah jajahan (Hindia Belanda), kaum liberal berusaha memperbaiki taraf kehidupan rakyat Indonesia. Keberhasilan tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pokok-pokok UU Agraria tahun 1870 yang berisi:
           1) Pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta, serta
           2) Pengusaha dapat menyewa tanah dari gubernemen dalam jangka waktu 75 tahun.
Pemerintah kolonial hanya memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya.
     2. Politik Etis
           Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van de Venter mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi Van de Venter. Berikut isi dari Trilogi Van de Venter .
   1) Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk                  untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk.
   2) Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu                              menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.
   3) Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya            (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata.

Dampak Negatif :
    1. Penyimpangan Trilogi Van de Venter
       Dalam perjalananya , Trilogi Van de Venter tidak berjalan dengan mulus, banyak penyimpangan - penyimpangan yang dinilai merugikan bagi rakyat Indonesia seperti  pengairan (irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. Selain itu terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. Lalu kegiatan migrasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerj tidak berjalan dengan baik karena banyak pekrja yang melarikan diri.
     2. Kesejahtaraan Sosial
           Banyak catatan - catatan buruk sepanjang masa kepemimpinan Van de Venter, seperti kemerosotan kesejahteraanpenduduk, lalu adanya krisis perkebunan , menurunnya konsumsi bahan makanan bagi rakyat pribumi dan menurunnyausaha kerajinan rakyat akibat sistem pemerintahan yang tidak pro-rakyat.
 
 



Share:

11 komentar: